Bengkulu Utara, Selasa (7 April 2026) – Dugaan skandal anggaran publikasi di lingkungan DPRD Bengkulu Utara kian menguat. Sejumlah fakta yang terungkap menunjukkan adanya kejanggalan dalam penentuan nilai anggaran, pencairan dana, hingga output kegiatan yang dipertanyakan.
Bos Cetak tabloid (Gt) mengungkap bahwa dirinya menerima tawaran anggaran hingga ratusan juta rupiah yang disebut berasal dari Sekretaris Dewan (Sekwan).
“Saya diberi angka Rp300 juta untuk cetak dari Sekwan, namun saya tolak karena waktu mepet. Awalnya saya ajukan Rp60 juta, akhirnya deal di Rp150 juta dan saya tahun sebelumnya juga mendapatkan dana publikasi dari sekwan Rp. 250 juta tapi tidak setor,” ujar Bos cetak tabloid (Gt)
Ia juga menambahkan pernyataan yang memicu polemik:
“Tabloid saya gratiskan.”
Entah apa maksud dan tujuan Bos cetak tabloid sebut dapat tawaran dari sekwan, Saat diminta menunjukkan contoh fisik tabloid sebagai bahan bacaan, ia mengaku tidak membawanya.
“Saya tidak bawak,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga menyatakan belum pernah melihat produk tersebut.
“Saya belum melihat bentuk tabloid yang diekspos, baik secara fisik,” tegas PPTK Suprapto.
Di tengah polemik, ratusan media online gigit jari disebut belum menerima pembayaran hingga saat ini.
Sebaliknya, anggaran untuk cetak tabloid telah dicairkan lebih dulu sebelum Hari Raya Idul Fitri pada 31 Maret 2026.
Kondisi ini menunjukkan ketimpangan mencolok:
Media online: belum dibayar
Cetak Tabloid: Rp. 150 juta sudah cair lebih dulu
Situasi tersebut memicu kekecewaan dan tanda tanya besar di kalangan media.
Disparitas Anggaran Mencolok
Dari total anggaran publikasi sekitar Rp1,9 miliar:
Ratusan media online hanya berbagi sekitar Rp350 juta
Satu media tabloid menerima hingga Rp150 juta
Perbedaan ini dinilai tidak proporsional dan memperkuat dugaan adanya ketidakwajaran dalam distribusi anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Sekwan DPRD Bengkulu Utara, belum memberikan klarifikasi resmi terkait:
Dugaan tawaran Rp300 juta
Ketimpangan pencairan anggaran
Keberadaan fisik tabloid
Serta minimnya kegiatan dibanding nilai tagihan
Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Publik kini menunggu jawaban tegas:
apakah ini sekadar ketimpangan kebijakan, atau indikasi awal skandal anggaran publikasi yang lebih besar?…..(R01)
