BENGKULU UTARA – Situasi memanas. Puluhan perwakilan media online di Bengkulu Utara berkumpul dan menggelar pertemuan darurat, Kamis (2/4/2026), menyusul mandeknya pembayaran dana publikasi dari Sekretariat DPRD.
Pertemuan ini menjadi sinyal keras: krisis kepercayaan mulai pecah.
Dana publikasi yang sebelumnya telah dipesan melalui e-katalog kepada sedikitnya 77 perusahaan media dengan nilai sekitar Rp351 juta, hingga kini tak kunjung dibayarkan. Ironisnya, beredar informasi bahwa anggaran publikasi yang telah dicairkan mencapai Rp1,8 miliar, namun kini disebut sudah tidak tersedia.
“Kami sudah tayangkan publikasi. Tapi sampai sekarang pembayaran tidak jelas. Ini bukan hal kecil,” tegas banyak wartawan dalam pertemuan tersebut.
PPTK Menghilang, Kontak Tak Aktif
Di tengah tekanan yang meningkat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Publikasi, Suprapto, justru belum memberikan keterangan resmi.
Nomor teleponnya dilaporkan tidak aktif, memperkuat dugaan adanya upaya menghindar di tengah polemik yang kian membesar.
Ketua DPRD Murka: Jangan Menghindar!
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, sebelumnya telah memberi peringatan tegas.
“Jangan sampai terkesan menghindar. Ini harus segera dituntaskan.”
Bahkan, ia membuka opsi tegas:
“Kalau tidak mampu bekerja, ganti PPTK.”
Sekwan Bantah, Tapi Tak Jelaskan Anggaran
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Bengkulu Utara, Nyoman, membantah adanya konflik internal.
“Tidak benar PPTK marah-marah dengan saya dan staf,” ujarnya.
Namun, bantahan tersebut belum menjawab pertanyaan utama:
ke mana perginya dana publikasi hingga Rp1,8 miliar?
Situasi Genting: Dugaan Menguat
Pertemuan media ini memperjelas bahwa persoalan telah melebar dari keterlambatan administratif menjadi dugaan serius soal pengelolaan anggaran.
Spekulasi pun berkembang—mulai dari salah kelola hingga dugaan pengalihan anggaran.
Kini bola panas ada di Sekretariat DPRD.
Media bergerak. Publik menunggu. Skandal atau sekadar kacau administrasi?…….(R01)
