Bengkulu Utara – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai menjadi sorotan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (4/11/2025), di Ruang Command Center Sekretariat Daerah.
Kegiatan itu dihadiri Kasatgas Korsupgah Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Uding Juharudin, bersama Tim Satgas I.2, untuk menilai sejauh mana pencegahan korupsi berjalan di tingkat daerah.
Bupati Arie Septia Adinata dalam arahannya mengaku mengapresiasi evaluasi tersebut. Ia menyebut pendampingan KPK menegaskan pentingnya penguatan transparansi dan integritas birokrasi.
“Evaluasi MCSP ini penting untuk menilai sejauh mana langkah pencegahan korupsi sudah berjalan. Pemkab berkomitmen memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Arie.
Sementara itu, Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK RI, Uding Juharudin, menegaskan bahwa MCSP menjadi alat pengawasan strategis demi menutup celah penyimpangan anggaran daerah.
“Kami mendorong daerah terus melakukan pembenahan dan inovasi agar sistem semakin transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Desas-desus Kurva-S Proyek Mulai Dilirik
Seiring kegiatan evaluasi ini, muncul desas-desus di kalangan pelaku proyek dan pemerhati anggaran terkait Kurva-S progres pekerjaan fisik tahun 2025 yang disinyalir tidak linier dengan realisasi di lapangan. Isu ini menguat karena beberapa paket pekerjaan dikabarkan mencatat deviasi progres, namun tetap lolos pencairan termin pembayaran.
Sumber internal menyebut, ketidaksesuaian antara laporan progres, dokumen pembayaran, dan kondisi fisik mulai menjadi perhatian. Dugaan manipulasi Kurva-S bahkan disebut dapat membuka peluang potensi kerugian negara jika dibiarkan, mengingat proyek Labkesda sebelumnya masih menjadi sorotan publik.
Pengamat lokal menilai, KPK akan lebih tajam melihat aspek ini, mengingat Kurva-S merupakan indikator kendali proyek yang rawan direkayasa untuk memuluskan pencairan anggaran.
“Kalau Kurva-S tidak sesuai realisasi, bisa jadi pintu awal penyidikan,” ujar salah seorang pemerhati anggaran yang enggan disebutkan namanya.
Ruang Evaluasi Meluas
Dalam pertemuan dengan KPK, Pemkab Bengkulu Utara juga memaparkan:
Capaian indikator MCSP, hambatan teknis dan prosedural, serta tindak lanjut perbaikan untuk tahun mendatang.
Sinyal pengawasan ini sekaligus memberi pesan bahwa KPK tidak hanya memantau laporan digital, tetapi juga tren persoalan yang santer berkembang di daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.(R01)
