ARGA MAKMUR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Utara menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pembangunan infrastruktur. Tahun anggaran 2025, setidaknya terdapat 70 paket proyek yang akan digarap, mulai dari peningkatan jalan hingga pembangunan fasilitas pendukung di berbagai kecamatan dan desa.
Pantauan Awak Media, Sebagai upaya menjaga transparansi dan kepatuhan hukum, Selasa (16/9/2025), jajaran Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara turut hadir dalam kegiatan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara pekerjaan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Netanya Margareth, S.H., M.H., bersama Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Muhammad Rezario Prakoso, S.H. Kehadiran mereka merupakan bagian dari program pendampingan hukum agar seluruh kegiatan pembangunan sesuai aturan.
“Pendampingan hukum ini penting untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi administrasi maupun teknis, sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Netanya.
Kegiatan PHO kali ini mencakup proyek peningkatan jalan di sejumlah desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Dinas PUPR menegaskan, selain percepatan realisasi, mutu pekerjaan tetap menjadi prioritas utama.
Kepala Dinas PUPR Bengkulu Utara, Munadi, menyampaikan pihaknya berkomitmen penuh mendukung program pembangunan Bupati Arie Septia Adinata.
“Kita berkomitmen 70 paket pekerjaan kita pastikan sesuai standar teknis, karena infrastruktur yang kuat adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Kami juga terbuka terhadap pengawasan, baik dari aparat hukum maupun masyarakat,” tegas Munadi diruang kerjanya (9/25)
Dengan jumlah 70 paket proyek yang dijalankan, pembangunan infrastruktur 2025 diharapkan mampu mendukung kelancaran aktivitas ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.(Adv)
