Bengkulu Utara HR– Dugaan maladministrasi perekrutan perangkat Desa Talang jarang semakin menguatkan ada indikasi monopoli kekuasaan yang diduga kuat untuk menguasai lingkup pemerintahan Desa Talang jarang Demi memperoleh keuntungan Dana Desa (DD) yang berpotensi ke Aparat Penegak Hukum (APH)
Pasalnya, Mencuatnya dugaan maladministrasi perangkat Desa yang telah dilantik oleh kepala Desa Talang jarang 9 Desember 2024 (Mt) beberapa hari yang lalu yang diduga Doble job, sehingga muncul 3 perangkat Desa lainnya dengan Status yang sama (Doble job) sudah bertahun-tahun dan bahkan ada yang memiliki SK-PPPK
“Dana Desa Talang jarang ini memang sudah sepatutnya diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH), sekarang baru terbongkar ada sekitar 4 orang perangkat Desa Talang jarang yang diduga Doble job, ada yang guru honorer, pendamping Desa dan bahkan ada yang berstatus sebagai guru PPPK” Ungkap Warga setempat (Ry) Kepada Awak Media Harian Rakyat Online di kediamannya (12/12/2024)
“Perangkat Desa yang Doble job itu mesti menjadi temuan, karena selama jabatan Doble itu berjalan gaji/honornya harus dikembalikan ke negara” Lanjutnya
“Belum lagi kita berbicara fisik kegiatan Dana Desa (DD) Talang jarang, yang Santer terdengar ke telinga masyarakat, mulai dari pembangunan fisik dan maupun Non pisik yang terkesan tertutup” Tegasnya.(Adv)
Editor ; R01
