Harian Rakyat Online – Masa jabatan kepala Desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun . Masa periodesasi ini kembali pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yaitu Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Bahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pernah mengatur masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari salinan lembaran UU yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Kamis (2/5/2024), aturan tersebut telah diteken Kepala Negara pada 25 April 2024.
Penambahan masa jabatan yang sangat seksi dibicarakan. Tuntutan ini telah lama di kumandangkan yang diwarnai aksi demonstrasi para Kepala Desa yang menuntut penambahan masa jabatan karena menggangap masa kerja 6 (enam) tahun belum cukup untuk menuntaskan permasalahan yang ada di Desa dan butuh waktu untuk menetralisir suasana pasca pemilihan Kepala Desa.
Menurut saya hal tersebut sah sah saja karena Kepala Desa memiliki andil terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pelayanan kepentingan masyarakat serta kemajuan Desa. Akan tetapi selain persoalan tersebut, yang tidak kalah penting adalah persoalan implementasinya bagaimana Kepala Desa memimprovisasi diri, meningkatkan kapasitas, mengeluarkan kebijakan yg dapat mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi yang ada pada Desa yang mengarah pada kedaulatan serta kemandirian Desa.
Sudah tentu perlunya pembekalan yang komperhensif dan sistematis untuk menyempurnakan gagasan peningkatan kapasitas Kepala Desa. Perlu adanya pendidikan/pelatihan khusus yang terstruktur dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa yang mencakup pengetahuan aturan hukum perUndang – Undangan sampai bagaimana pengelolaan Pemerintahan Desa yang baik dan lain- lain yang merupakan bagian dari tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa, perangkat Desa dan aparat pemerintahan Desa lainnya.
Sehingga pola pembinaan lebih terarah,sistematis dan terukur.sudah tentunya pembenahan terhadap pelaksanaan P3PD yg telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun efektif. P3PD singkatan dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. P3PD dijalankan oleh Unit Pengelola Proyek Pusat atau Central Project Management Unit (CPMU), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Fokus utama dari program ini adalah penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat Desa yang akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan tujuan utama dari program ini adalah memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah Desa untuk memperbaiki kualitas belanja Desa di lokasi program.
Harapan kita dengan lahirnya Undang -Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 ini juga diiringi dengan lahirnya aparatur pemerintahan Desa yang berkompeten dan siap berkompetnsi terhadap perkembangan/kemajuan jaman dengan tidak meninggalkan esensi dari rohnya Desa. Proses pemilihan Kepala Desa nantinya tidak sebagai ajang perebutan kekuasaan semata namun bagaimana Pemerintahan Desa yang partisipatif hadir sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih/akuntabel, untuk tujuan yang sama yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur.
Redaksi : HRO
