BENGKULU UTARA, HR — Susi Susanti alias Arum, pelapor dugaan penyimpangan penghasilan Kebun Kas Desa (KKD) kelapa sawit seluas 13,8 hektare di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, mendesak kepastian hukum setelah lebih dari 18 bulan menanti perkembangan penanganan perkara yang dipersoalkannya.
Arum mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk buku mandor kebun dan catatan hasil panen, serta mengklaim memiliki rekaman suara yang menurut keterangannya berkaitan dengan dugaan pemberian uang kepada sejumlah pihak.
Namun, ia mempertanyakan sejauh mana bukti-bukti tersebut telah ditindaklanjuti oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polres Bengkulu Utara, Inspektorat Daerah, dan instansi terkait. Melalui pengaduan yang menurutnya telah disampaikan kepada sejumlah lembaga, termasuk Kompolnas dan Divisi Propam Polri, Arum berharap dugaan penyimpangan yang dipersoalkan dapat diperiksa secara transparan, kemungkinan pelanggaran ditelusuri berdasarkan bukti, dan status penanganan perkara dijelaskan secara terbuka.
Setelah lebih dari 18 bulan, pertanyaan Arum tetap sama: apa kendala penanganan perkara ini, bagaimana nasib bukti yang telah diserahkan, dan kapan ia memperoleh kepastian hukum?
Arum Pertanyakan Bukti yang Diklaim Telah Diserahkan
Menurut Arum, persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan pengelolaan pendapatan kebun desa, tetapi juga tindak lanjut atas informasi dan bukti yang telah disampaikannya. Ia meminta agar setiap dokumen diperiksa secara objektif, termasuk rekaman suara yang diklaim berkaitan dengan dugaan pemberian uang.
Arum juga mempertanyakan perkembangan laporan yang menurutnya telah disertai 14 kali Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Ia meminta penjelasan resmi mengenai status perkara, kendala yang dihadapi, dan tahapan penanganan selanjutnya.
Harian Rakyat Online membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.(R01)
