BENGKULU UTARA, HR– Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bengkulu Utara kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan dalam data pelaporan Dana BOS dari berbagai sekolah tingkat SD dan SMP Negeri memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan di sektor pendidikan daerah.
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul perhatian terhadap keterlambatan pelaporan, belum lengkapnya rincian penggunaan anggaran dalam sistem publik, serta besarnya sejumlah pos belanja di beberapa sekolah. Kondisi ini dinilai perlu mendapat penjelasan resmi agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada hasil audit atau keputusan resmi yang menyatakan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah-sekolah tersebut. Seluruh data yang beredar masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.
SMPN 31 dan SMPN 57 Jadi Sorotan
Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah SMPN 31 dan SMPN 57 Bengkulu Utara.
Di SMPN 57 Bengkulu Utara, total Dana BOS yang diterima selama periode 2023–2026 mencapai Rp681,5 juta. Namun sekitar Rp314,94 juta atau 46,21 persen dari total dana tersebut belum menampilkan rincian penggunaan dalam sistem pelaporan publik. Dana yang belum terurai itu berasal dari BOS Tahun 2025 Tahap I sebesar Rp109,04 juta, Tahun 2025 Tahap II sebesar Rp109,04 juta, dan Tahun 2026 Tahap I sebesar Rp96,86 juta.
Sementara itu, di SMPN 31 Bengkulu Utara, Dana BOS Tahun 2025 sebesar Rp403,68 juta dan Tahun 2026 Tahap I sebesar Rp179,8 juta juga tercatat belum menampilkan rincian penggunaan dalam sistem publik.
Pada tahun-tahun sebelumnya, kedua sekolah tersebut juga mencatat sejumlah pos anggaran seperti administrasi sekolah, pembayaran honor, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyerap porsi cukup besar dari total dana BOS yang diterima.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari sebagian kalangan masyarakat terkait keterbukaan informasi dan kejelasan rincian penggunaan anggaran pendidikan di tingkat sekolah.
Sorotan pada Pengawasan dan Transparansi
Dana BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan mendukung operasional sekolah, meningkatkan mutu pembelajaran, serta meringankan beban biaya pendidikan peserta didik. Oleh karena itu, setiap penggunaan dana dituntut untuk memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Namun berbagai temuan di sejumlah sekolah tersebut membuat publik mulai mempertanyakan sejauh mana tujuan program Dana BOS telah tercapai secara optimal di Kabupaten Bengkulu Utara.
Di tengah sorotan tersebut, perhatian publik kini tertuju kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, Dr. Firdaus, S.Pd., M.Pd. Sebagai pimpinan instansi yang membawahi satuan pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah.
Masyarakat menilai kondisi yang terjadi saat ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Dinas Pendidikan dalam memastikan seluruh sekolah menjalankan pengelolaan anggaran secara transparan dan sesuai ketentuan.
Publik Menanti Langkah Konkret
Sejumlah pihak mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Dana BOS di seluruh SD dan SMP Negeri di Bengkulu Utara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada persoalan administratif yang berlarut-larut serta untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah, mampukah Kadisdik Bengkulu Utara, Dr. Firdaus, S.Pd., M.Pd., bersikap tegas dalam memperkuat pengawasan dan memastikan Dana BOS benar-benar mencapai tujuan utamanya di sektor pendidikan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan tidak hanya hadir dalam bentuk kebijakan, tetapi juga melalui peningkatan transparansi, perbaikan sistem pelaporan, serta dampak nyata yang dirasakan oleh siswa, guru, dan masyarakat.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, keterbukaan informasi dan penguatan pengawasan menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Bengkulu Utara.(R01)
